Kata Mutiara

Jadilah yang terbaik di antara yang baik atau setidaknya menjadi yang baik di antara yang tidak baik

Catatan: Permasalahan di Balik Penerapan Sistem Remunerasi di Tingkat Fakultas di Universitas Diponegoro

Istilah remunerasi saat ini bukan lagi istilah asing di telinga kita. Istilah remunerasi sekarang ini sedang menjadi bahan pembicaraan baik di media cetak maupun elektronik khususnya berkaitan dengan gaji aparatur negara dan pegawai negeri sipil. sudut pandang tata bahasa Indonesia dimana kata remunerasi dan renumerasi ini memiliki arti yang jauh berbeda. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Tresaurus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, remunerasi mempunyai arti pemberian hadiah (penghargaan atau jasa), bayaran, imbalan, kompensasi, atau upah sedangkan renumerasi adalah penomoran kembali. Kadang-kadang ada juga artikel di internet yang salah menuliskan “Remunerasi” jadi “Renumerasi”. Nah remunerasi-remunerasi yang lagi heboh belakangan ini menyangkut pada PNS atau biasa disebut dengan Remunerasi PNS, Disini yang dimaksud dengan Remunerasi PNS ini adalah payment atau penggajian seperti yang saya sebutkan diatas. Remunerasi PNS tersebut dimaksudkan untuk mendorong agar menjadi SDM yang berkualitas, dan tidak pindah ke swasta, juga akan mengurangi KKN.

Ada lima prinsip yang akan diterapkan dalam reformasi sistem remunerasi yaitu: 1. Sistem merit, yaitu penetapan penghasilan pegawai berdasarkan harga jabatan; 2. Adil, dalam arti jabatan dengan beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan bobot yang sama dibayar sama dan pekerjaan yang menuntut pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab yang lebih tinggi, dibayar lebih tinggi; 3. Layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (bukan minimal); 4. Kompetitif, di mana gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan kualifikasi yang sama di sektor swasta, guna menghindari brain drain; 5. Transparan, dalam arti PNS hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi.

Konon, per 1 Juli 2011 Universitas Diponegoro akan menerapkan system remunerasi untuk meningkatkan kinerja Fakultas dan Universitas. Persiapan dan simulasi telah dilakukan oleh pihak terkait di tingkat universitas dan fakultas. Melalui penerapan remunerasi diharapkan memunculkan kesadaran dari setiap individu PNS untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsi (Tupoksi) nya masing-masing. Untuk mendukung keperluan tersebut Rektor Universitas Diponegoro telah mengeluarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 197/PER/H7/2011 pasal 13 dan 14  tentang Pedoman Penetapan Evaluasi Penilaian Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pejabat dan Pelaksana di Lingkungan Universitas Diponegoro.  Apa saja keuntungan, kerugian dan permasalahan  yang kemungkinan muncul akibat kebijakan ini, berikut ulasannya secara sekilas

 

Keuntungan:

  1. Dengan SK remunerasi, maka di Fakultas  tidak ada lagi bermacam-macam SK ata surat tugas, karena pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan tupoksi tidak boleh lagi dibuat SK/ST, dengan demikian  masing2 subag tidak memungkinkan lagi meng create SK/Surat Tugas untuk menambah pendapatan dari setiap pekerjaan yang dilakukan
  2. Penerimaan (take home pay) masing-masing pejabat atau staf nominalnya jelas, terbuka dan transparan (meski berpeluang menimbulkan kecemburuan)

 

Kerugian dan Permasalahan yang akan Timbul:

  1. Jika remunerasi Fakultas dibebankan pada DIPA Fakultas, maka sebagian besar belanja Fakultas akan tersedot untuk membeayai remunerasi dan akan menghambat program2 yang lain serta pengembangan fakultas
  2. Karena remunerasi hanya diberikan di level manajemen dan administrasi/TU, maka akan menimbulkan perasaan iri pada dosen karena sebelumnya mereka juga memperoleh SK dari berbagai kegiatan dan kegiatan rutin di unit kegiatan Fakultas
  3. Dengan penyeragaman remunerasi untuk level jabatan yang sama, maka akan berpeluang  menimbulkan kecemburuan, terutama bagi mereka yang beban kerjanya berat, karena beban kerja berat atau ringan (misal: kasubbag/staf keuangan dan umper) akan menerima remunerasi yang sama.
  4. Pelibatan dosen dalam unit-unit kegiatan di fakultas akan sulit dilakukan apabila SK dekan tidak diperbolehkan lagi dan ini akan mengganggu kegiatan di fakultas.
  5. Sertifikasi dosen baru diterima oleh sebagian dosen, sehingga mereka yang belum menerima sertifikasi akan merasa dianaktirikan, karena tidak tersentuh sistem remunerasi.
  6. Disparitas yang tinggi antara total remunerasi yang diterima penjabat di fakultas dan universitas (pusat) untuk jabatan/ekselon yang sama dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang tinggi, karena kegiatan opersional dan pelayanan justru lebih banyak dilakukan di tingkat fakultas

 

Pemecahan Masalah:

  1. Pejabat-pejabat di Fakultas yang diangkat dengan SK Rektor sebaiknya remunerasinya ditanggung oleh Universitas, minimal untuk: Dekan dan Pembantu Dekan (seperti di UI, dll) agar ada keseragaman dan tidak menimbulkan kecemburuan antar fakultas. Sedangkan DIPA Fakultas hanya menanggung remunerasi di tingkat fakultas terutama untuk para pelaksana yang diangkat dengan SK DEKAN
  2. Implementasi poin 2 di atas dilakukan secara bertahap, minimal tahun 2012 untuk remunerasi untuk Dekan dan PD atau ditambah Kabag/Kasubbag
  3. Format remunerasi untuk dosen harus dipikirkan dengan melihat beban kerja atau kelebihan beban kerja dosen, atau kalau meniru di UI, pihak universitas memberikan tunjangan tambahan yang berbeda untuk katagori: dosen peneliti dan dosen pendidik, serta dosen biasa yang aktif di luar.
  4. Ke depan, Remunerasi seharusnya dibebankan kepada negara dan diharapkan UNDIP  untuk turut mendorong Dikti/Depdiknas mengusulkan format pemberian remunerasi ke DPR. Sudah cukup banyak departemen dan lembaga tinggi negara yang telah melakukan program remunerasi antara lain Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Daerah DKI, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, dll.
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

*

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Skip to toolbar