Kata Mutiara

Jadilah yang terbaik di antara yang baik atau setidaknya menjadi yang baik di antara yang tidak baik

Archive for the ‘Peraturan dan Pedoman’ Category

PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintanh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi telah diterbitkan. Berdasarkan aturan baru inin, Mendikbud memiliki tugas dan wewenang meliputi antara lain: a. Pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi Keagamaan (meliputi izin pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta pencabutan izin PTS, dan izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN); b. Penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN); dan c. Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 ini, PTN didirikan oleh Pemerintah. Sedangkan PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Mendikbud. “Pendirian PTN dan PTS wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mendikbud,” bunyi Pasal 8 Ayat (3) PP ini.

 

Pengaturan Gelar

 

Melalui PP No. 4/2014 ini, pemerintah menegaskan, bahwa gelar yang diperoleh di perguruan tinggi di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, dan penulisannya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Adapun gelar yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri digunakan sesuai  dengan cara penulisan dan penempatan yang berlaku di negara asal.

 

Pasal 16 PP ini menyebutkan, lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik; lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi; lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi; dan lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, tata cara penulisan gelar, dan kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi negara lain akan diatur dalam Peraturan Mendikbud.

 

Pengelolaan Perguruan Tinggi

 

PP ini menegaskan, Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi dimaksud terdiri atas: a. Otonomi di bidang akademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat); b. Otonomi di bidang nonakademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana prasarana).

 

Khusus untuk PTN, Pasal  29 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 ini, diangkat dan diberhentikan oleh Mendikbud.

Menurut PP ini, semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ada tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan PP ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan. Selain itu, semua pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan.

Jika ingin membaca secara lengkap PP No 4 tahun 2014 klik PP Penyelenggaraan PT No 4 th 2014

Peraturan tentang Pendidikan Tinggi

Berikut  saya sampaikan sejumlah link yang berisi  berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi:

Peraturan Dikti: http://luk.staff.ugm.ac.id/atur.htm antara lain:

·         Kurikulum PT: http://luk.staff.ugm.ac.id/kurikulum

·         KKNI: http://luk.staff.ugm.ac.id/kkni

·         Borang akreditasi BAN-PT: http://luk.staff.ugm.ac.id/banpt

·         Pembukaan Prodi Baru: http://luk.staff.ugm.ac.id/psbaru

·         Pemberian Ijin PT Asing: http://luk.staff.ugm.ac.id/ptasing

·         Borang Serdos & BKD: http://luk.staff.ugm.ac.id/serdos

·         Kenaikan Pangkat PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/pangkat

·         DP3 PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/dp3

·         Alih Profesi & Mutasi PNS : http://luk.staff.ugm.ac.id/mutasi

·         Tugas Belajar: http://luk.staff.ugm.ac.id/tugasbelajar

·         Pajak Beasiswa: http://luk.staff.ugm.ac.id/pajakbeasiswa

·         Beasiswa – BPPS: http://luk.staff.ugm.ac.id/bpps

·         Penggantian Ijazah Hilang: http://luk.staff.ugm.ac.id/ijazahhilang

·         Gaji PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/gaji

·         Pensiun PNS: http://luk.staff.ugm.ac.id/pensiun

·         Pensiun Guru Besar: http://luk.staff.ugm.ac.id/gb

·         BLU dan PNBP: http://luk.staff.ugm.ac.id/pnbp

·         Reformasi Birokrasi: http://luk.staff.ugm.ac.id/birokrasi

·         Standar Biaya: http://luk.staff.ugm.ac.id/standarbiaya

·         Pajak Penghasilan: http://luk.staff.ugm.ac.id/pajak

·         Pengadaan Barang dan Jasa: http://luk.staff.ugm.ac.id/barangjasa

·         UU Yayasan: http://luk.staff.ugm.ac.id/yayasan

·         Peraturan Terbitan Ilmiah: http://luk.staff.ugm.ac.id/terbit

·         Perkawinan: http://luk.staff.ugm.ac.id/kawin

·         UU BHP dan pembatalannya: http://luk.staff.ugm.ac.id/bhp

·         Bidang Kesehatan: http://luk.staff.ugm.ac.id/dokter

·         Cuti dan Libur Nasional: http://luk.staff.ugm.ac.id/cuti

Peraturan untuk Perlindungan Anak:

Peraturan untuk Perlindungan Anak:

Lokasi

Dasar Hukum

Peraturan Pelaksana

Sejarah

 

Gender dan Pendidikan

Pendidikan Perempuan dan Gender
“Acuan-acuan untuk Pendidikan Perempuan dan Gender”

Acuan PKBG 2010

Acuan dan Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender 2010

Download: Acuan PKBG (2010) (870.7 KB)

Acuan Kewirausahaan Perempuan 2010

Acuan dan Pengelolaan Dana Program Penyelenggaraan Kewirausahaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal 2010

Download: Acuan kewirausahaan perempuan 2010.pdf (828.4 KB)

Acuan Bantuan Koran Ibu

Acuan dan Pengelolaan Dana Program Penyelenggaraan Peningkatan Budaya Tulis Melalui Koran Ibu

Download: Acuan Bantuan Koran Ibu.pdf (809.9 KB)

Acuan Bantuan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Tingkat Kab/Kota Download: Acuan Bantuan PengUtGend(PUG) Kab-Kota15x21.pdf (853.4 KB)
Acuan Bantuan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Download: Acuan Bantuan Peng tGend(PUG) Prov15x21.pdf (847.1 KB)
Acuan Bantuan Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Download: Acuan Bantuan Pendd PPTPO15x21.pdf (818.5 KB)
Acuan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Download: Acuan Bantuan Pendd KeL Berws Gender(PKBG)15×21.pdf (869.7 KB)
Acuan Bantuan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Download: Acuan Bantuan Pemberdayaan Peremp15x21-sip.pdf (851.4 KB)

Peraturan dan Pedoman tentang Pangan & Gizi

Sejumlah peraturan perundangan yang terkait dengan Pangan dan Gizi yang perlu kita ketahui  antara lain:

1. UU tentang Pangan

2. PP tentang label dan iklan Pangan

3. SK BPPOM tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi

4. UU tentang Perlindungan Konsumen

Beberapa pedoman atau guide line dalam pelaksanaan program gizi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan gizi, antara lain:

1. Pedoman Pengelolaan Program Gizi di puskesmas

2. Pedoman Surveilans Gizi

3. Pedoman Penanggulangan Masalah Gizi Darurat

4. Pedoman Pemberian MP-ASI

Peraturan dan Pedoman tentang Pengarusutamaan Gender

1.  Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG

2.  UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.  Konvensi tentang Hak-hak Anak

4.  CEDAW

5. UU No 7 tahun 1984i tentang Penghapusan Diskriminasi thd Perempuan

6.  UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

7.  UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

8.  SK Menteri Dalam Negeri tentang PUG

9.  Peraturan MenKeu No 119 tahun 2009 – Juknis RKAKL responsif gender

10. Peraturan Lain:

 

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
    PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)
  • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999
    PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)

Peraturan dan Pedoman di Bidang Kesehatan

1.  Undang-undang Kesehatan RI No 36 tahun 2009

2.  Pedoman Indikator Indonesia Sehat 2010

3.  Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah

4.  Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan

5.  Permenkes741 tentang SPM Kesehatan Kab/Kota

6.  Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota

HATI-HATI PNS BOLOSAN BISA DIPECAT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, menetapkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang suka bolos atau tidak masuk kerja tanpa ijin  dapat dikenai sanksi berupa:

  1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
  4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
  5. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
  6. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
  7. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau  lebih.

Informasi lebih lengkapnya silahkan baca: PP Disiplin PNS PP53-2010

Skip to toolbar